Dalam pasal ini disebutkan TNI-AL bertugas: 1. Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni terkait usia pensiun prajurit TNI. Studi dilaksanakan selama satu setengah tahun, dari Mei 2004 sampai Desember 2005. 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Hak Konstitusional Anggota TNI dan POLRI sebagai warga negara (the citizen's constitutional rights). TAP MPR NO VII/2000 pasal 3 ayat 4 poin a serta UU TNI NO 34 TAHUN 2004 pasal 65 ayat 2 menyatakan pemisahan antara peradilan umum dan militer bagi prajurit TNI sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan: "Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan. A A A. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dalam Undang-Undang No. Tribun Network. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman. Kewenangan dalam mengatasi aksi terorisme sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu kegiatan Operasi Militer Selain Perang. Kalaupun memungkinkan, jalan itu masih panjang dan masih. 7. Setidaknya terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian atas materi muatan revisi UU 34/2004. Simak penjelasan yang dirangkum okezone Kamis (30/3/2023) berikut ini. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan memiliki tugas yang harus diemban. Usulan perluasan posisi bagi tentara aktif di jabatan-jabatan sipil dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), disebut aktivis, berpotensi. Undang-Undang No. PERPRES NO. 34 tahun 2004 Tentang TNI. Di. Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);. Pemberian pangkat tituler diatur dalam UU No. Kepala Desa, dalam Pasal 29 huruf g UU No. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. 1. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik. No. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. Dalam draft terakhir, April 2023 yang tertuang dalam slide pembahasan RUU TNI terdapat sejumlah usulan perubahan pasal yang akan membahayakan kehidupan demokrasi, negara hukum dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. 10 Tahun 2009 RI. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Liputan6. Jokowi mengatakan, dirinya akan berkomentar usai revisi UU TNI selesai dibahas. Secara khusus institusi TNI berkewajiban untuk menjalankan reformasi ini dalam tataran sistemJAKARTA, KOMPAS. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa masa pensiun Panglima TNI adalah pada usia 58 tahun. Tugas dan kewajiban Panglima TNI telah diatur sesuai dengan aturan perundang-undangan. 34 tahun 2004? Kalau merevisi, sekarang kan belum direvisi. TNI/POLRI sejak tahun 2004 tidak mempunyai wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, berdasarkan Pasal 5 Tap MPR No. Dalam dokumen presentasi yang diperoleh Kompas, terlihat ada tambahan delapan kementerian lembaga di mana prajurit aktif bisa duduk menjabat, dari sebelumnya hanya 10. Selain usulan tersebut, usulan terkait kebijakan penganggaran bagi TNI juga menuai kritik. (Baca juga: Peran TNI dalam Pemberantasan Terorisme Telah Diamanatkan Undang-Undang) Octavian menjelaskan, selain dasar hukum berupa UU No 17 /1985, UU No 34/2004 dan UU No 5 tahun 2018, dalam perspektif TNI, aksi teror adalah sebagai salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria. Pasal 326 UU No. Baca juga: Aturan Usia Pensiun. Aturan ini tertuang dalam Pasal 47 yang berbunyi: 1. Tugas-tugas TNI sendiri telah diatur dalam UU No. Dalam dokumen presentasi yang diperoleh Kompas , terlihat ada tambahan delapan kementerian lembaga di mana prajurit aktif bisa duduk menjabat, dari sebelumnya hanya 10 kementerian/lembaga. REPUBLIKA. Agenda sidang Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 adalah mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU TNI? C. Ketentuan Pasal 65 jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelangggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, adalah substansi yang. Termasuk berbisnis dan mengikuti kegiatan politik praktis yang saat masih tugas dilarang oleh UU TNI No 34 tahun 2004 dilarang. com Abstrak Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang dilakukan hingga saat ini oleh TNI AU PENJELASAN. 34 Tahun 2004. English: Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2004. Dalam posisi tidak lagi terlibat dalam fungsi sosial-politik dan hanyaSebelumnya Saudara telah menyampaikan bahwa anggota TNI yang melakukan pemukulan terhadap warga tidak sedang dalam menjalankan tugas, dalam ketentuan UU No. Ketentuan itu berlaku untuk semua anggota kepolisian, tanpa membedakan kepangkatan. com - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kami di Lemhannas kemarin memulai kajian tentang revisi Undang-Undang TNI yang diarahkan memang untuk mengevaluasi. Mereka menggugat aturan tentang usia pensiun prajurit TNI yang dimuat dalam. yaitu Analisis Undang-Undang No. UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI maupun UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri juga telah memandatkan kepada pemerintah agar membuat aturan hukum tentang tugas perbantuan. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memberikan pandangan kritis terhadap wacana Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya yang terkait dengan Pasal 47 terkait dengan Pembinaan khususnya Pasal 47 ayat 2 “Prajurit aktif. 34 Tahun 2004 tentang TNI UU TNI telah menjadi kontroversi sejak pertama kali diwacanakan pada pertengahan 2003 lalu. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar maupun dalam negeri. Menjadi anggota TNI AD merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi diri seseorang. Seperti menurut Zakiah Darajat (1978: 94) tanpa agama rencana-rencana pembangunan tidak akan terlaksana sebaik-baiknya, karen dapatnya seseorang melaksanakan suatu rencana dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang No. Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. 5. Koalisi Masyarakat Sipil menilai. Network. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 97/2015 JAKUM HANNEG 3. Dokumen tersebut terkait usulan perubahan pasal mengenai jabatan prajurit, Wakil Panglima hingga pengangkatan dan pemberhentian Panglima. 2. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Per/23/M/XII/2007 tgl 28 Des 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan bukannya tidakLiputan6. E. Dalam pasal itu disebutkan setiap anggota TNI. Hal itu disampaikan Connie merespons isi draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mencuat ke publik. 34 TAHUN 2004. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. com - Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini menyarankan agar anggaran pertahanan antara Kementerian Pertahanan dan TNI dipisah. 34 Tahun 2004 tentang TNI, Analisa UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan. Undang-undang RI No. Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 pasal 18 adalah : 1 . 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Keputusan Panglima TNI No. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritisi rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam upaya pembelaan Negara, peranan. terkait pembahasan usulan Revisi Undang - undang (UU) No 34 tahun 2004, tentang Tentara Nasional. Undang-undang (UU) No. Ketika kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, melalui Dekrit Presiden 5 3Juli 1959 yang ditetapkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959, Indonesia memakai. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. UU No. Pers Release. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. TENTARA NASIONAL INDONESIA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang keberadaan dan tugas Tentara Nasional Indonesia. com, Jakarta - Ketua Forum Mahasiswa Jakarta (Formata) Andi Nugraha menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (), sebagai upaya memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Penataan baru sebatas pada kekuatan utama UU No. Kedudukan TNI sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2015 tersebut tidak semua Warga Negara Indonesia dapat memiliki dan memperoleh izin kepemilikan. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Keputusan Panglima TNI No. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan agenda revisi terhadap UU No. UU ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Presiden Joko Widodo belum banyak berkomentar. Kedua, menurut Chotibul, karakteristik TNI dengan sistem komando tidak cocok dengan konteks civil society yang demokratis. 34 Tahun 2004, pada saat ini TNI hanya dibiayai dari. Anggota TNI merupakan salah satu kelompok profesi yang tidak diizinkan untuk memiliki atau mendirikan perusahaan menurut UU No. Indonesia. Jokowi pun tidak mau membahas hal tersebut. Setiap pejabat memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban. Fungsi TNI tertuang dalam Undang-Undang No. Dalam UU ini diatur mengenai struktur, keanggotaan, tugas, dan. Dalam sidang perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 dengan pemohon Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresna Bintoro dkk itu, para. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“UU TNI”), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang menggunakan seragam atau. ANTARA/Genta Tenri Mawangi. Perang bahwa aturan OMSP TNI terdapat pada UU No. Undang-undang (UU) NO. Analisis UU No. Perubahan mekanisme pertahanan Poin usulan kelima yang juga kontroversial adalah perubahan mekanisme pertahanan dengan merevisi Pasal 66 ayat 1 dan Pasal 67 UU TNI. Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengemukakan implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia saat ini sudah berjalan baik dan efektif dalam mencegah korupsi di lingkungan TNI. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Selengkapnya Download Undang-undang TNI. Lex et Societatis, Vol. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Detail Dokumen Nama Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang. Aturan tentang netralitas TNI juga tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Menangani pandemi Covid-19 merupakan bagian tugas pokok dari TNI sebagai implementasi dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 2/2002, UU No. Rencana Perpres Tugas TNI Mengatasi Aksi Terorismemenjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia( UU TNI ), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2004. Pertama, Operasi Penanganan Medis, yaitu mengadakan. 34 Tahun 2004 tentang TNI. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pandjaitan ingin ada revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). SerambiNews. ORGANISASI TNI SESUAI PASAL 13 UNDANG-UNDANG NO. Dalam UU tersebut juga belum mengakomodir hal-hal yang krusial seperti Pasal 47 tentang kementerian dan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) UU No. Era reformasi yang bergulir sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru Pimpinan Soeharto. No. com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah memulai kajian terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta (ANTARA) -. Pada Pasal 9 UU TNI No 34 Tahun 2004 berisi mengenai tugas TNI –AL. 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenapBahasa Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Militer Selain Perang (TPOMSP) yang diatur dalam UU No. Sayangnya, Pasal 43I ayat (3) UU No. UNDANG-UNDANG. Eksistensi suatu institusi termasuk TNI karena institusi tersebut memiliki fungsi yang harus diemban. KETENTUAN PRAJURIT TNI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. Oleh karena itu, jika revisi UU TNI kembali mengembalikan dwifungsi ABRI, hal ini dapat memicu kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI dan. Sebagai prajurit kita wajib untuk mengetahui dan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, usulan perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berpotensi mengganggu relasi Kementerian Pertahanan dan TNI. Adapun revisi ini menyangkut tentang TNI yang membuka ruang penempatan. Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Idonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya agenda reformasi tersebut telah diimplementasikan. 3/ 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. Padahal ini bertentangan dengan agenda reformasi sesuai Pasal. diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. (Inspektur Babinkum TNI). Kembali lagi ke Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur prajurit aktif bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu wewenang yang diatur di dalam OMSP yaitu pemberantasan terorisme. Apakah ada hal-hal struktural, fundamental,. Han. Baca juga: Komnas HAM Desak Pembahasan. Salah satu yang menjadi sorotan. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat. UU RI No. Dalam uraian ini disampaikan mengenai: Jati Diri Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, TNI telah memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sendiri dalam UU No. Dalam pasal 282 ayat (1):OMSP yang dilakukan TNI, merujuk pada UU No. Bukan hanya manifestasi dari Indonesia sebagai negara maritim, tetapi memang inilah mandat Konstitusional TNI sesuai Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI , yakni sebagai alat negara di bidang pertahanan. 34 Tahun 2004 Tentang Kedudukan dan Peran TNI dalam Lembaga Pemerintahan Negara. See full list on jogloabang. 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai berikut : Bab III, Pasal 3 : Ayat (1) Dalam pengerahan dan penggunaan. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah dicabut oleh UU No. UUD NKRI Tahun 1945. 10 Tahun 2010 tentang sususan organisasi TNI, saat ini, pemerintah bermaksud. UU No. Hal itu termaktub dalam Pasal 47 ayat (1). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik . 2) Pasal 5 UU No. Andi mengatakan kajian yang dilakukan. “Amar putusan mengadili, menolak permohonan. Salah satunya adalah pengokohan kembali supremasi sipil di dalam sistem ketatanegaraan. 1/Jan-Mar/2015 94 kemampuan. Menteri Pertahana Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023). 34 Tahun dalam rapat paripurna di hari terakhir masa tugas DPR 2004, yakni tugas TNI membantu Pemerintah Daerah, periode 1999-2004. Padahal ini bertentangan dengan agenda reformasi sesuai Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. com - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan bahwa aturan pengerahan dan penggunaan kekuatan militer di bawah arahan presiden tidak boleh dihapus dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (). 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI Monica Putri Mayang Sari*, Rinitami Njatrijani, Hendro Saptono Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : monicaputrims@gmail. "Nanti. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pemerintah menyiapkan draf revisi UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN . Seorang tentara yang ingin berpolitik, diwajibkan untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari institusi TNI. c. 18UU Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, op. Alasan Anggota TNI Tidak. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat. cit. (RUU) perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah dituangkan dalam naskah akademik. TENTARA NASIONAL INDONESIA. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Pergantian masa tugas tersebut dilakukan berdasarkan kepentingan. Download : UU-TNI 47. Markas Besar TNI terdiri atas unsur Pimpinan, unsur Pembantu Pimpinan, unsur Pelayanan, Badan Pelaksana Pusat, dan Komando Utama Operasi sesuai Undang-Undang tahun 2004.